Di tengah meningkatnya frekuensi bencana dan kompleksitas krisis yang dihadapi masyarakat, hari terakhir Training of Trainers (ToT) 2026 Sekolah Internet Komunitas (SIK) Angkatan ke-4 menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen pada Kamis (15/1/2026) di Gedung Citraweb Solusi Teknologi Training Center, Yogyakarta. Para peserta tidak hanya berbicara tentang risiko, tetapi tentang bagaimana komunitas dapat berdiri paling depan saat negara dan sistem formal belum sepenuhnya hadir.

Sesi “Sharing Pengalaman Relawan dan Pemanfaatan Ruang Bersama Pasca Bencana” dimoderatori oleh Direktur Common Room Networks Foundation, Gustaff H. Iskandar, dengan menghadirkan narasumber lintas bidang yaitu Ketua Umum Siberkreasi Donny Budhi Utoyo, DRR Senior Project Officer Caritas Germany Lioni Beatrik, Koordinator Peningkatan Kapasitas Regional Asia LocNet Akhmat Safrudin, Staff Program Tata Kelola Combine Resource Institution (CRI) Muhamad Amrun, serta perwakilan masyarakat adat.

Sejak awal, Gustaff menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar pelatihan teknis. “Ini bukan hanya soal alat dan prosedur. Ini tentang semangat, solidaritas, dan bagaimana warga membantu warga,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh lokasi SIK berada di wilayah rawan bencana, kesadaran yang muncul setelah refleksi dan pemetaan risiko dilakukan. “Bencana bukan kemungkinan, tapi keniscayaan yang berulang. Pertanyaannya: apakah kita siap?”

Internet Darurat: Lebih dari Sekadar Sinyal

Donny Budhi Utoyo membuka sesi dengan refleksi panjang dari pengalamannya sejak tsunami Aceh hingga berbagai respons kebencanaan lainnya. Ia menegaskan bahwa komunikasi adalah kebutuhan dasar dalam situasi krisis.

“Ketika komunikasi lumpuh, semua layanan ikut lumpuh,” tegas Donny. “Internet darurat bukan layanan tambahan, tapi prasyarat pemulihan.”

Ia menceritakan pengalaman di Desa Tanjung Gelumpang, Aceh, yang terisolasi akibat banjir bandang. Jalan terputus, listrik padam, dan sinyal hilang. Saat relawan masuk dua minggu kemudian, masjid yang masih berdiri menjadi pusat aktivitas warga dan relawan. Di sanalah perangkat Starlink pertama kali diletakkan, bahkan hanya disimpan di atas kursi untuk menghidupkan kembali konektivitas.

Menurut Donny, internet darurat memiliki tiga fungsi utama yaitu rintisan operasi awal, tulang punggung posko, dan dukungan psikososial warga. Anak-anak menggambar, ibu-ibu berkumpul, distribusi logistik terkoordinasi semua bertumpu pada ruang bersama yang kembali hidup.

Namun ia juga mengingatkan bahwa teknologi tidak berdiri sendiri. “Tanpa listrik, perangkat itu hanya besi. Internet butuh energi dan tata kelola berbasis komunitas,” katanya. Panel surya dan baterai kemudian menjadi solusi keberlanjutan.

Donny menutup dengan tiga syarat utama internet darurat bermakna yaitu teknologi yang siap, energi berkelanjutan, dan tata kelola berbasis kearifan lokal. “Internet darurat adalah praktik sosial. Ia harus hadir di ruang yang sah secara sosial seperti masjid, balai desa, posko agar benar-benar memulihkan ritme hidup warga,” pungkasnya.

Ketangguhan Desa dan Pembelajaran Global

Lioni Beatrik berbagi pengalamannya sejak 2009 mendampingi desa-desa terdampak bencana, dari Tasikmalaya hingga Palu dan Lombok. Ia terlibat dalam penguatan sekitar 80 desa dengan proses pendampingan 1–2 tahun per desa.

“Kesiapsiagaan itu proses, bukan proyek,” ujar Lioni. Ia menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam pendekatan berbasis komunitas yang selama ini dijalankan. “Banyak desa sudah kuat secara sosial, tapi belum optimal memanfaatkan teknologi informasi,” tambahnya.

Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi program seperti Desa Tangguh Bencana (Destana). “Inisiatif bagus sering berjalan sendiri-sendiri. Padahal risiko tidak mengenal batas administratif,” katanya.

Refleksi atas peristiwa siklon dan banjir besar menunjukkan bahwa rencana kontinjensi sekalipun punya keterbatasan. “Kita tidak bisa mengantisipasi semuanya, tapi kita bisa memperkuat kapasitas respons. Kecepatan dan koordinasi adalah kunci,” ujarnya.

SIK dan Ketangguhan Bencana: Menguatkan Peran Warga di Wilayah Rawan

Akhmat Safrudin membagikan refleksi dari keterlibatannya dalam respons kebencanaan di Aceh bersama jaringan LocNet. Ia mengingatkan bahwa seluruh lokasi SIK berada di wilayah rawan bencana. “Kita perlu rujukan bersama untuk membangun ketangguhan yang kontekstual sesuai kondisi wilayah masing-masing,” ujarnya. Menurut Akhmat, unsur paling krusial dalam ketangguhan adalah inisiatif warga lokal yang mampu mengambil tindakan cepat saat situasi kritis terjadi.

Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas tidak bertujuan menggantikan peran pihak lain. “Prinsipnya bukan mengambil alih, tetapi memperkuat dan melengkapi peran yang sudah ada,” tegasnya. Dalam konteks ini, telekomunikasi darurat tidak boleh dimaknai sekadar menghadirkan sinyal. “Telekomunikasi darurat adalah alat untuk memperkuat koordinasi, solidaritas, dan respons kemanusiaan,” jelas Akhmat, merujuk pada pengalaman di Aceh di mana dukungan komunikasi sangat menentukan efektivitas kerja relawan, baik dalam mitigasi maupun tanggap darurat.

Akhmat juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat. “Banyak yang melakukan pendataan, tapi tantangannya ada pada validasi. Tanpa data yang valid, bantuan bisa tidak tepat sasaran atau bahkan tumpang tindih,” katanya. Pengalaman di Aceh Tengah menjadi contoh ketika wilayah terisolasi total, akses terputus, dan harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Dalam situasi tersebut, koordinasi relawan yang semula tersebar kemudian dikonsolidasikan melalui pembentukan forum bersama untuk memperkuat respons.

Menutup paparannya, Akhmat menekankan bahwa ketangguhan bencana tidak hanya soal teknologi atau infrastruktur. “Yang paling menentukan adalah kapasitas warga, tata kelola relawan, validasi data, dan kemampuan membangun koordinasi yang adil di tengah krisis,” pungkasnya.

Kearifan Lokal sebagai Fondasi Ketangguhan

Dari perspektif masyarakat adat, Rukmini Toheke dari SIK Ngata Toro menegaskan bahwa mitigasi bencana telah lama hidup dalam praktik adat. “Sebelum ada istilah mitigasi, leluhur kami sudah mengaturnya lewat pantangan dan tata kelola alam,” ujarnya.

Di Ngata Toro, hulu air tidak boleh ditebang, lereng curam tidak boleh dijadikan kebun. Rumah panggung menjadi bentuk adaptasi arsitektural terhadap risiko. Pengetahuan tentang tanda-tanda alam diwariskan lintas generasi.

Saat gempa 2018 melanda, masyarakat hanya menerima bantuan beras sekali. “Kami punya padi. Yang kami butuhkan solar untuk menggilingnya,” kata Rukmini. Bahkan mereka memilih menyerahkan beras bantuan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Praktik ini menunjukkan kemandirian pangan dan solidaritas.

Apri dari SIK Ciptagelar menambahkan bahwa kewajiban adat menanam satu orang satu pohon setiap tahun menjadi bagian dari pencegahan bencana. Pembagian fungsi hutan yaitu hutan tutupan, titipan, dan garapan menjadi sistem ekologis yang menjaga keseimbangan.

“Adat bukan romantisme masa lalu. Ia sistem yang hidup,” tegas Apri.

Jalin Merapi dan Manajemen Informasi Krisis

Staff Program Tata Kelola Combine Resource Institution (CRI), Muhamad Amrun mengingatkan bahwa setiap orang pada dasarnya adalah relawan. “Kita relawan untuk diri sendiri dan lingkungan,” katanya.

Ia berbagi pengalaman respons erupsi Merapi 2010, di mana kekacauan informasi menjadi tantangan besar. Media sering tidak sinkron, memicu kebingungan warga.

Melalui Jalin Merapi, relawan membangun sistem komunikasi alternatif berbasis konvergensi media: handy talky, radio komunitas, SMS, website, hingga media sosial seperti @jalinmerapi.

“Dalam krisis, informasi bisa menyelamatkan, tapi juga bisa mencelakakan,” ujar Amrun. Karena itu, verifikasi dan klarifikasi menjadi tugas utama. Jalin Merapi juga aktif melawan hoaks yang marak saat bencana.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor. “Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendiri. Sinergi warga, relawan, pemerintah, dan masyarakat sipil adalah kunci,” pungkas Amrun.

Kesiapsiagaan sebagai Ujian Kemanusiaan

Menutup rangkaian sesi, Gustaff kembali mengingatkan bahwa bencana adalah ujian kemanusiaan. “Di tengah krisis, yang menentukan bukan hanya alat, tapi nilai. Solidaritas adalah infrastruktur paling penting,” ujarnya.

Ketangguhan bencana tidak dibangun semata oleh teknologi atau kebijakan, melainkan oleh kombinasi solidaritas warga, manajemen informasi yang kuat, integrasi teknologi, serta kearifan lokal yang hidup dan dirawat bersama. Dari masjid di Aceh hingga hutan adat di Ngata Toro, dari radio komunitas Merapi hingga panel surya di posko darurat, ketangguhan lahir ketika komunitas mampu berdiri bersama, belajar dari pengalaman, dan merawat ingatan kolektif untuk masa depan yang lebih siap.***