Indonesia adalah wilayah rawan bencana, namun sekaligus kaya akan modal sosial, pengetahuan lokal, dan inisiatif warga. Pengalaman panjang menghadapi bencana dari tsunami Aceh 2004, erupsi Merapi, hingga pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa respons kemanusiaan tidak pernah hanya soal teknologi canggih atau kebijakan negara semata, melainkan tentang bagaimana manusia, data, dan jaringan saling terhubung dalam situasi krisis.
Sejalan dengan kondisi saat ini Common Room Networks Foundation menyelenggarakan talkshow bertajuk “Collaboration for Disaster Response” pada Senin (15/12/2025) secara daring melalui platform Zoom. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Local Networks Initiative (LocNet) – Meaningful Community-Centred Connectivity in Indonesia yang diinisiasi oleh Association for Progressive Communications (APC).
Talkshow ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, hingga risiko pesisir. Peristiwa banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera baru-baru ini kembali menegaskan pentingnya koordinasi lintas pihak, khususnya dalam pengelolaan data, komunikasi darurat, dan mobilisasi sumber daya di masa tanggap bencana. Dalam banyak kasus, komunitas lokal dan relawan menjadi garda terdepan, namun masih menghadapi tantangan pada aliran informasi yang akurat dan terkoordinasi.
Melalui forum diskusi ini, Common Room berupaya memfasilitasi ruang berbagi pengalaman, pembelajaran, serta diskusi strategis untuk memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam tanggap darurat. Talkshow ini juga diharapkan mampu membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kerja sama jangka panjang antar organisasi masyarakat sipil, jaringan komunitas, media lokal, serta aktor kemanusiaan dan pemerintah.
Akhmat Safrudin dari Perkumpulan AirPutih menegaskan bahwa salah satu persoalan klasik dalam kebencanaan adalah lumpuhnya jaringan komunikasi umum saat bencana terjadi. “Sejak tsunami Aceh 2004, inisiatif telekomunikasi darurat muncul sebagai jawaban atas kebutuhan paling mendasar yaitu komunikasi. Kehadiran teknologi baru seperti internet satelit kini menjadi terobosan penting untuk memastikan koordinasi bantuan tetap berjalan,” ujarnya.
“Namun, tantangan besar lainnya adalah polemik pendataan. Data korban, pengungsi, dan kerusakan kerap diperdebatkan tanpa ujung, sehingga justru menghambat pengambilan keputusan cepat. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil bukan untuk menggantikan negara, tetapi mengisi celah dan menyediakan informasi kebutuhan lapangan secara cepat agar bantuan relawan dapat langsung menyentuh korban yang masih hidup dan membutuhkan pertolongan segera,” lanjutnya.
Sementara itu Budhi Hermanto dari Masyarakat Peduli Media menyoroti kekuatan utama Indonesia yaitu gerakan warga dari orang ke orang. Ribuan relawan selalu muncul secara spontan dalam setiap bencana, membawa semangat gotong royong yang telah teruji lintas generasi. Praktik pengumpulan “serpihan data” dari SMS, media sosial, dan laporan warga menjadi fondasi pangkalan data kolaboratif yang meski tidak selalu sempurna secara administratif, terbukti efektif mempercepat bantuan.
“Pengalaman pandemi COVID-19, ketika warga memproduksi APD secara mandiri menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bukan sekadar reaksi darurat, melainkan panggilan kemanusiaan yang lahir dari ketulusan dan solidaritas,” ujarnya.
Lebih lanjut Lioni Beatrik dari Caritas Germany menegaskan bahwa masyarakat lokal selalu menjadi pihak pertama yang terdampak sekaligus pertama merespons. Karena itu, penguatan kapasitas lokal melalui inisiatif seperti Desa Tangguh Bencana atau Paroki Tangguh Bencana menjadi kunci kemandirian. Di banyak wilayah terpencil, organisasi luar sering terlambat atau kesulitan masuk, sehingga komunitas lokal menjadi pengisi celah paling krusial.
“Pengurangan risiko bencana tidak bisa dilepaskan dari isu lingkungan dan perubahan iklim. Menjaga hutan, sumber air, dan ekosistem adalah bagian dari strategi bertahan hidup, bukan sekadar agenda konservasi. Tantangan besar lainnya adalah menerjemahkan peringatan dini dari lembaga teknis menjadi aksi nyata yang dipahami dan dijalankan masyarakat awam,” paparnya.
Perwakilan Combine Resource Institution, Aris Harianto menekankan bahwa platform secanggih apa pun tidak akan berguna tanpa informasi dari warga lokal. Kesiapsiagaan sejati harus dibangun di tingkat desa, RW, atau komunitas terkecil. “Warga tidak boleh hanya menunggu bantuan datang, tetapi harus memiliki inisiatif, pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan aksi dini terutama di wilayah terisolir, di mana komunikasi menjadi tantangan utama,” ujarnya.
Dari perspektif kelompok masyarakat adat Rukmini Toheke, Tina Ngata Toro mengingatkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem peringatan dini berbasis pengetahuan leluhur, seperti membaca perilaku hewan dan kondisi alam. Menurutnya aturan adat, termasuk hutan larangan (pangale), terbukti efektif menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mencegah bencana ekologis.
Melalui diskusi daring ini respons bencana yang adil dan efektif hanya dapat terwujud jika teknologi, data, dan jaringan kemanusiaan berjalan beriringan dengan pengetahuan lokal dan partisipasi warga. Negara memegang peran penting dalam kebijakan dan sistem, namun masyarakat sipil, komunitas lokal, dan masyarakat adat adalah garda terdepan yang memastikan bantuan benar-benar sampai pada mereka yang paling membutuhkan. Internet, data kolaboratif, dan kearifan lokal bukanlah pilihan, melainkan fondasi bagi ketangguhan bersama di tengah krisis yang semakin kompleks.***
