Konektivitas yang berpusat pada komunitas tidak hanya berbicara tentang akses terhadap internet dan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana ruang sosial dibangun secara setara, aman, dan inklusif. Perspektif tersebut menjadi pembahasan dalam sesi Penguatan Pemahaman Gender dalam Community-Centered Connectivity Initiatives (CCCI) pada Rural ICT Camp 2026 di Lab Air Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros, Selasa (15/9/2026). Peserta dari berbagai komunitas diajak merefleksikan relasi gender, pembagian kerja domestik, pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan anak, hingga tantangan membangun relasi yang sehat di ruang daring.
Sesi ini dipandu Manajer Program dan Kerja Sama Common Room, Tisha Amelia bersama Prasasti Dewi dan Putri Farkhah dari ICT Watch, Ellen Kusuma dari Combine Resource Institution, serta Dewi Nugraheni dari Citraweb yang mengawali diskusi dengan membongkar anggapan bahwa pekerjaan domestik dan perawatan merupakan tanggung jawab perempuan. Putri Farkhah mengajak peserta melihat kembali berbagai pekerjaan rumah tangga yang kerap dianggap sebagai aktivitas biasa, meski membutuhkan waktu, tenaga, dan keterampilan. Dalam diskusi tersebut, perwakilan Sekolah Internet Komunitas (SIK) Lombok, Saraiyah menegaskan, “Pekerjaan domestik seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Laki-laki dan perempuan perlu bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab keluarga maupun komunitas.”
Pembagian kerja yang tidak seimbang juga berkaitan dengan kesempatan perempuan untuk berkembang dan mengambil peran dalam organisasi. Saraiyah mendorong perempuan untuk membangun kepercayaan diri dan tidak menganggap dirinya tidak layak menjadi pemimpin. Peserta perwakilan BRPBAPPP Maros, Syakirah Syahrir turut menekankan pentingnya memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi. “Perempuan tidak perlu ragu mengambil peran penting dalam organisasi. Perempuan memiliki kapasitas untuk menjalankan berbagai peran dan perlu diberi ruang untuk berkontribusi secara setara,” ujarnya.
Pembahasan kemudian mengarah pada kerja perawatan yang tidak dibayar dan beban mental yang menyertainya. Prasasti Dewi dari ICT Watch mengajak peserta memetakan aktivitas selama 24 jam untuk membandingkan rutinitas aktual dengan rutinitas ideal. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa kerja perawatan tidak hanya berbentuk pekerjaan fisik, tetapi juga mencakup proses mengingat, merencanakan, memikirkan, dan memastikan kebutuhan anggota keluarga terpenuhi walaupun menjadi sebuah beban kognitif yang sering tidak terlihat.
Melalui konsep 5R yaituRecognize, Reduce, Redistribute, Represent, dan Reward, peserta diajak mengubah cara pandang terhadap kerja perawatan. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk mengakui nilai kerja perawatan, mengurangi beban yang tidak perlu, membagi pekerjaan secara lebih adil, memastikan keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta memberikan penghargaan yang layak. Kerja perawatan kemudian ditempatkan bukan sebagai “beban perempuan”, melainkan sebagai bagian dari kebaikan sosial yang membutuhkan tanggung jawab bersama.
Sesi berikutnya membahas advokasi kekerasan dan perlindungan anak bersama Dewi Nugraheni dari Citraweb. Sebagai psikolog, Dewi menjelaskan pentingnya pendidikan seksual yang sesuai usia agar anak dapat mengenali tubuh, batas pribadi, serta situasi yang aman dan tidak aman. “Anak perlu memiliki pengetahuan mengenai tubuhnya sendiri, batas pribadi, serta kemampuan untuk mengenali situasi yang aman dan tidak aman,” kata Dewi dalam diskusi.
Dewi juga mengajak peserta memahami konsep consent atau persetujuan dalam relasi. Ia menjelaskan bahwa persetujuan harus diberikan secara sadar, bersifat dinamis, dan tidak dapat disimpulkan hanya dari sikap diam seseorang. “Status sebagai pasangan atau suami-istri tidak otomatis menghilangkan hak seseorang atas persetujuan dalam hubungan seksual,” tegasnya. Peserta juga mempelajari relasi kuasa, testing boundaries, guilt-tripping, grooming, serta bentuk manipulasi yang dapat membuat seseorang takut mengatakan tidak.
Persoalan perlindungan anak kemudian dikaitkan dengan pengalaman komunitas. Saraiyah membagikan situasi perkawinan anak dan kekerasan seksual terhadap anak yang masih menjadi persoalan di wilayahnya, termasuk kondisi korban yang belum merasa aman untuk melapor. SIK Lombok Utara telah membuka pos pengaduan, sementara diskusi juga menunjukkan bahwa sebagian anak memandang perkawinan sebagai salah satu cara mengurangi beban ekonomi keluarga. Pembahasan tersebut menegaskan pentingnya membangun mekanisme pelaporan sekaligus ruang aman bagi anak dan korban.
Ruang digital juga menjadi bagian dari pembahasan ketika Ellen Kusuma, Combine Resource Institution memperkenalkan risiko love scam, catfishing, dan love bombing. Peserta diajak mengenali pola manipulasi yang dapat membangun kepercayaan dan ketergantungan sebelum pelaku melakukan penipuan atau tindakan manipulatif lainnya. Dengan semakin banyaknya relasi sosial yang berlangsung melalui internet, kemampuan mengenali batas pribadi, relasi kuasa, dan pola manipulasi menjadi bagian penting dari literasi digital komunitas.
Di akhir sesi, peserta menyusun Gender Plan and Action Plan berdasarkan kebutuhan komunitas masing-masing. SIK Lombok Utara merencanakan sosialisasi mekanisme pelaporan kekerasan, SIK Taliabu mendorong keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik sekaligus pencegahan perkawinan anak, sementara SIK Ciracap, SIK Ngata Toro, dan SIK Ciptagelar menyiapkan edukasi mengenai batas tubuh serta sentuhan aman dan tidak aman. Melalui pesan “Sadari dan Sebarkan”, sesi ini menempatkan kesetaraan gender, perlindungan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun konektivitas yang benar-benar berpusat pada komunitas.***
