Bencana tidak hanya menghadirkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga memunculkan kebutuhan perlindungan yang berbeda bagi setiap orang. Perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas kerap menghadapi tantangan khusus dalam situasi darurat, mulai dari keterbatasan akses terhadap bantuan hingga risiko kekerasan di tempat pengungsian. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam sesi Pembelajaran dan Lokakarya Perspektif Perempuan dalam Modul Internet dan Kebencanaan pada hari keempat Rural ICT Camp 2026, Kamis (17/9/2026), di Aula 1 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros.
Sesi yang dipandu Ferdhi Putra, Dini Zakia, dan Ellen Kusuma dari Combine Resource Institution (CRI) ini menjadi ruang diskusi untuk mengevaluasi kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas melalui perspektif kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan Modul Internet dan Kebencanaan yang dikembangkan Common Room, Combine Resource Institution, Rembuk Nusa, dan jaringan Sekolah Internet Komunitas (SIK). Para peserta membahas bagaimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mendukung mitigasi, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang beragam.
Dalam pemaparannya, Ellen Kusuma mengajak peserta memahami kerentanan melalui pendekatan interseksionalitas. Menurutnya, pengalaman seseorang ketika menghadapi bencana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling beririsan, seperti jenis kelamin, kondisi fisik, tingkat pendidikan, status ekonomi, disabilitas, serta tanggung jawab perawatan di dalam keluarga. “Kerentanan tidak bisa dilihat hanya dari identitas seseorang. Kita perlu memahami bagaimana kondisi sosial, akses terhadap sumber daya, dan beban perawatan memengaruhi kemampuan setiap orang untuk menghadapi bencana,” ungkap Ellen.
Perspektif ini semakin relevan ketika peserta membagikan pengalaman kebencanaan dari wilayah masing-masing. Di Kabupaten Maros dan Makassar, warga menghadapi banjir tahunan serta kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih dan sanitasi. Di Lombok, gempa bumi pada 2018 disertai pemadaman listrik dan kerusakan bangunan, sementara Palu dan Donggala masih menyisakan pengalaman traumatis akibat gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. Perwakilan SIK dari Sumba Barat Daya juga membagikan pengalaman menghadapi gempa bumi dan kebakaran hutan dengan keterbatasan sarana pemadaman. Berbagai pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada proses evakuasi, tetapi juga mencakup pemulihan psikososial, akses informasi, serta perlindungan yang berkelanjutan.
Ferdhi Putra menekankan pentingnya pendekatan Keamanan Holistik (Holistic Safety and Security / HSS) dalam penanganan bencana. Kerangka ini mencakup tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu keamanan fisik, psikososial, dan digital. Keamanan fisik berkaitan dengan keselamatan jiwa, kondisi bangunan, serta lingkungan tempat tinggal. Keamanan psikososial mencakup dukungan mental dan pemulihan trauma, sedangkan keamanan digital berhubungan dengan perlindungan data pribadi, keandalan sarana komunikasi, dan pencegahan penyebaran informasi palsu. “Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan solusi teknis dan teknologi. Kita juga perlu memastikan masyarakat merasa aman secara psikologis dan terlindungi dari risiko digital,” jelas Ferdhi.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di lokasi pengungsian. Pengalaman yang dibagikan peserta menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak dapat menghadapi pelecehan, eksploitasi, serta manipulasi ketika berada dalam kondisi darurat. Diskusi bersama perwakilan ICJ Makassar juga menyoroti risiko tindak pidana perdagangan orang terhadap anak-anak yang terpisah dari keluarga saat bencana. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya mekanisme perlindungan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat berlindung, tetapi juga menjamin keamanan, privasi, pengawasan, dan akses terhadap pendampingan bagi penyintas.
Selain perlindungan fisik, pemenuhan kebutuhan spesifik kelompok rentan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Tim ICJ Makassar menyoroti persoalan distribusi logistik yang kerap mencampur berbagai jenis bantuan tanpa mempertimbangkan kebutuhan perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kebutuhan seperti pembalut, pakaian dalam, air bersih, sanitasi, dan dukungan kesehatan reproduksi perlu diidentifikasi sejak tahap penerimaan bantuan. Pada saat yang sama, bantuan makanan tanpa informasi kedaluwarsa dan penumpukan pakaian yang tidak layak pakai dapat menimbulkan persoalan baru di lokasi bencana. Karena itu, peserta mendorong pengelolaan logistik yang lebih terpilah, tepat guna, dan mudah diakses oleh kelompok yang membutuhkan.
Diskusi juga menegaskan pentingnya infrastruktur TIK yang andal dalam mendukung komunikasi dan koordinasi saat bencana. Pemadaman listrik dapat melumpuhkan jaringan seluler ketika baterai cadangan menara “base transceiver station” (BTS) tidak berfungsi, sementara sejumlah wilayah dampingan SIK masih menghadapi keterbatasan sinyal atau berada di area blankspot. Dalam kondisi tersebut, jaringan komunikasi alternatif, termasuk radio komunitas melalui Jaringan Informasi Desa (Jarindes) dan konektivitas internet satelit, dapat membantu menjaga aliran informasi. Meski demikian, penggunaan media sosial untuk melaporkan kejadian secara langsung perlu memperhatikan keselamatan warga. Informasi peringatan dini juga harus disampaikan melalui saluran yang dapat dipercaya agar masyarakat mampu membedakan peringatan resmi dari misinformasi dan disinformasi.
Berdasarkan pembahasan tersebut, peserta merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Rekomendasi itu mencakup pelatihan Dukungan Psikologis Awal bagi fasilitator SIK dan relawan, penyusunan prosedur khusus untuk perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian, serta penguatan anggaran yang responsif gender. Peserta juga mendorong perbaikan baterai cadangan BTS, penyediaan sarana komunikasi darurat, pemilahan bantuan berdasarkan kebutuhan penerima, dan edukasi pencegahan kekerasan seksual bagi kelompok pemuda. Di tingkat kelembagaan, upaya tersebut memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, organisasi masyarakat sipil, pengelola jaringan komunitas, dan penyedia layanan telekomunikasi.
Melalui sesi ini, pengembangan Modul Internet dan Kebencanaan kembali ditegaskan sebagai proses pembelajaran yang perlu terus diperbarui berdasarkan pengalaman masyarakat di lapangan. Modul tersebut tidak hanya membahas pemanfaatan internet untuk mitigasi dan tanggap darurat, tetapi juga perlu mengintegrasikan perspektif perempuan, perlindungan kelompok rentan, dan prinsip Keamanan Holistik. Pengalaman peserta dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa kesiapsiagaan yang inklusif membutuhkan lebih dari sekadar teknologi dan infrastruktur namun dibutuhkan pula kebijakan yang berpihak, distribusi bantuan yang adil, pendampingan psikososial, serta ruang aman bagi setiap orang. Dengan pendekatan tersebut, teknologi dan jaringan komunitas diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun ketangguhan masyarakat yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua orang.***
