Hari ketiga Rural ICT Camp 2026 ditutup dengan High-Level Roundtable Discussion bertajuk “Dari Konektivitas Menuju Dampak” di Ballroom Hotel Harper, Maros, Rabu (16/9/2026). Forum yang berlangsung pada malam hari ini mempertemukan pegiat internet komunitas, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha sosial, dan pemangku kepentingan lintas sektor untuk membahas keberlanjutan konektivitas di wilayah pedesaan, kepulauan, kawasan adat, dan daerah terpencil. Diskusi menegaskan bahwa pemerataan akses internet tidak cukup diukur dari ketersediaan jaringan, tetapi juga dari manfaatnya bagi pendidikan, kesehatan, penghidupan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman selama pandemi COVID-19 turut memperlihatkan pentingnya konektivitas untuk mendukung pembelajaran, pekerjaan, layanan publik, dan aktivitas sosial ekonomi, sekaligus menegaskan perlunya penguatan kapasitas lokal melalui inisiatif seperti Sekolah Internet Komunitas (SIK).
Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (CMCI) Fikom Unpad, Subekti Priyadharma memaparkan Rencana Strategis Nasional Internet Komunitas Bermakna 2026–2029 sebagai dokumen hidup yang terus diperbarui mengikuti kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan peluang kolaborasi multipihak. Strategi ini mencakup empat tahapan, mulai dari persiapan dan inisiasi pada 2026, pengembangan dan perluasan pada 2027, hingga penguatan struktural dan kemandirian pada 2028–2029. Pengembangan ruang uji regulasi (regulatory sandbox), penguatan kelembagaan, diversifikasi pembiayaan, dan pengembangan model usaha lokal menjadi bagian dari agenda tersebut.
“Rencana strategis ini perlu terus berkembang mengikuti kebutuhan di lapangan. Kita perlu membangun ruang bagi internet komunitas untuk tumbuh, memperkuat kelembagaan, dan mengembangkan model yang berkelanjutan,” jelas Subekti. Strategi tersebut juga membuka peluang pemanfaatan energi terbarukan, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Keterkaitan transformasi digital dan transisi hijau menjadi perhatian dalam pemaparan Rezha Bayu Oktavian dari Obviously Sustainable (OS). Ia menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil menghadapi dua tantangan secara bersamaan, yakni kesenjangan digital dan risiko perubahan iklim. Karena itu, teknologi perlu terhubung dengan ketersediaan energi yang andal, pengembangan keterampilan, akses pasar, serta pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengalaman di Ende, Tabanan, dan Belitung menunjukkan bahwa konektivitas sulit menghasilkan manfaat optimal tanpa ekosistem pendukung yang memungkinkan masyarakat mengelola teknologi dan mengembangkan penghidupan. “Transformasi digital dan transisi hijau tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Teknologi perlu mendukung kebutuhan masyarakat, sementara keterampilan, energi, dan peluang ekonomi harus dikembangkan agar perubahan tersebut menghasilkan manfaat nyata,” papar Rezha. Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pekerjaan, termasuk di sektor energi terbarukan dan ekonomi hijau.
Sementara itu, Asia Regional Policy Coordinator LocNet sekaligus Supervising Programs and Development Cooperation Specialist ISEA, Gomer Padong memaparkan peluang memperkuat gerakan jaringan komunitas di Asia melalui Technological Innovations for Sustainable Development (TISD) Multi-Stakeholder Platform. Pembelajaran lintas negara, advokasi kebijakan, dan kolaborasi multipihak menjadi bagian dari upaya mengembangkan jaringan komunitas sebagai institusi pembangunan lokal. Menurut gagasan yang disampaikan dalam sesi tersebut, keberlanjutan jaringan memerlukan akses spektrum, koneksi penghubung jaringan (backhaul), perangkat, teknisi lokal, tata kelola komunitas, serta model ekonomi yang sesuai dengan kondisi setempat. “Jaringan komunitas perlu dilihat sebagai bagian dari pembangunan lokal. Keberlanjutannya tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kapasitas masyarakat, model ekonomi, dan kebijakan yang mendukung,” ujar Gomer. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan perempuan dan pemuda sebagai pengambil keputusan, teknisi, dan pemimpin dalam pengembangan ekosistem konektivitas.
Pembahasan mengenai keberlanjutan dilanjutkan oleh Rini Suprihartanti dari SROI Researcher yang mengulas peran filantropi Islam dan pembiayaan gabungan (blended finance) dalam menghasilkan dampak sosial melalui konektivitas. Ia menjelaskan bahwa zakat, wakaf, infak, dan sedekah dapat mendukung program pemberdayaan dengan peruntukan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instrumen. Zakat dapat mendukung penguatan kapasitas penerima yang memenuhi kriteria, sedangkan wakaf berpotensi menopang aset produktif dan fasilitas komunitas yang berkelanjutan. Infak dan sedekah dapat mendukung kebutuhan program sesuai ketentuan yang berlaku. “Program pemberdayaan harus memiliki penerima manfaat dan tujuan yang jelas. Zakat dapat menjadi enabler untuk mendukung proses pemberdayaan, dengan memastikan penerimanya sesuai dengan kriteria yang berlaku. Kolaborasi juga dapat diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat,” ujar Rini. Ia turut menekankan pentingnya menghubungkan pendanaan dengan hasil yang terukur serta membangun sinergi antara filantropi, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas.
Perspektif kebijakan dan pembiayaan tersebut memperoleh konteks nyata melalui sesi berbagi pengalaman peserta SIK dari Lombok Utara, Ciptagelar, dan Ciracap yang dimoderatori oleh Direktur Common Room Networks Foundation, Gustaff H. Iskandar. Salah seorang peserta, Saraiyah dari SIK Lombok Utara menceritakan pendampingannya terhadap perempuan dan kelompok marginal sejak 2021. Ia menyoroti persoalan hoaks, penipuan daring, perjudian online, serta keterbatasan literasi digital yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat. Kondisi pendidikan dan praktik sosial setempat turut memengaruhi kemampuan warga dalam memanfaatkan internet secara aman. Pengalaman komunitas juga mencakup inisiasi pos pengaduan saat gempa dan pendataan pengungsi sebagai bahan advokasi. “Kami perlu memperkuat kemampuan perempuan agar tidak menjadi korban di media sosial. Internet harus disertai pengetahuan dan pendampingan supaya masyarakat bisa menggunakannya dengan lebih aman,” ungkap Saraiyah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa pemerataan konektivitas perlu berjalan bersama perlindungan, pendidikan, dan penguatan kapasitas masyarakat.
Dari SIK Ciptagelar, Revasya membagikan pengalaman mengenai manfaat internet dalam membuka akses pendidikan dan pembelajaran keterampilan. Ia bergabung dengan SIK pada 2024 dan merasakan bagaimana konektivitas membantunya mencari peluang untuk melanjutkan pendidikan. Internet juga memberi anak muda akses untuk belajar bahasa Inggris secara daring, termasuk sebagai bekal menjalankan aktivitas sebagai pemandu wisata. Bagi para ibu, akses informasi turut memperluas pengetahuan mengenai pengasuhan anak. “Internet membuka kesempatan untuk belajar dan mencari informasi yang sebelumnya sulit kami dapatkan. Anak muda juga bisa belajar bahasa Inggris secara daring sebagai bekal untuk mengembangkan kemampuan dan pekerjaan mereka,” jelas Revasya. Sementara itu, Dede Irawan dari SIK Ciracap mengingat kembali sulitnya memperoleh akses internet pada 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, terutama karena keterbatasan listrik dan infrastruktur. Pengalaman mereka memperlihatkan bahwa konektivitas dapat memperluas kesempatan belajar dan penghidupan, tetapi manfaat tersebut bergantung pada dukungan infrastruktur dan pendampingan yang memadai.
Sesi diskusi dan tanya jawab kemudian mempertemukan isu perubahan keterampilan akibat AI, peluang pendanaan program literasi digital, serta tantangan biaya distribusi internet. Rezha Bayu Oktavian kembali menjelaskan bahwa pemetaan terhadap 115 jenis pekerjaan menggunakan data rekrutmen dari institusi pemerintahan, LinkedIn, JobStreet, dan sumber lainnya dapat membantu mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Analisis tersebut mencakup bidang seperti analisis data, sistem energi digital, dan teknologi sensor. Dalam diskusi pembiayaan, Rini Suprihartanti menyoroti peluang merancang program pengembangan masyarakat dengan penerima manfaat yang jelas serta mendorong kolaborasi menuju kelembagaan ekonomi yang mandiri. Sementara itu, Lioni Beatrik Tobing dari Caritas Germany menekankan pentingnya pelokalan dukungan agar teknologi menjangkau komunitas yang masih berada di wilayah tanpa akses konektivitas. Hal ini diamini oleh Tommy Mulianta dari Starlink yang menyampaikan keterbukaan untuk menjajaki kolaborasi konektivitas bagi komunitas dan kegiatan sosial.
Rangkaian diskusi tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan internet komunitas membutuhkan pendekatan yang menghubungkan infrastruktur, kebijakan, keterampilan, dan pembiayaan. Pengakuan regulasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas teknis, kelembagaan, serta model ekonomi yang memungkinkan jaringan bertahan setelah dukungan awal berakhir. Pada saat yang sama, integrasi agenda digital dan hijau menjadi penting untuk memastikan teknologi mendukung ketahanan iklim, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan kualitas hidup. Pengalaman peserta SIK juga menegaskan bahwa perempuan, pemuda, dan kelompok rentan perlu terlibat bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, pengelolaan jaringan, dan pengembangan layanan. Kolaborasi antara komunitas, pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga filantropi menjadi fondasi untuk memperluas manfaat konektivitas secara lebih merata.
Melalui High-Level Roundtable Discussion “Dari Konektivitas Menuju Dampak” di Rural ICT Camp 2026 ini membawa refleksi bahwa keberhasilan internet komunitas tidak cukup diukur dari jumlah jaringan atau luas cakupan layanan. Ukuran keberhasilan juga perlu mencakup perubahan yang dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya akses pendidikan, terbukanya peluang ekonomi, menguatnya perlindungan perempuan, berkembangnya keterampilan digital, dan meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan internet komunitas memerlukan kebijakan yang mendukung, pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, penguatan kapasitas lokal, serta evaluasi dampak yang berkelanjutan. Forum ini sekaligus menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat transformasi digital agar konektivitas tidak berhenti sebagai infrastruktur, melainkan berkembang menjadi sarana untuk memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kesejahteraan komunitas.***
