Digitalisasi desa tidak berhenti pada tersedianya jaringan internet dan perangkat teknologi. Pada hari kedua Rural ICT Camp 2026, Selasa (15/9/2026), sesi Digital Literasi menghadirkan Donny Utoyo dari ICT Watch untuk membahas buku Daya Desa dan Helai Literasi Digital. Diskusi tersebut mengajak peserta melihat hubungan antara teknologi, dinamika sosial, serta kapasitas warga dalam memanfaatkan ruang digital di perdesaan Indonesia.
Donny menjelaskan bahwa persoalan kesenjangan digital memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada sekadar persoalan akses. Kehadiran BTS, tower, Starlink, maupun infrastruktur jaringan baru menyelesaikan tahap pertama, sementara tahap berikutnya menyangkut motivasi, keterampilan, kepercayaan diri, serta kemampuan warga menggunakan internet secara bermakna. “Akses internet baru menyelesaikan tahap pertama kesenjangan digital. Setelah itu, kita perlu membangun motivasi dan keterampilan warga agar internet tidak hanya memindahkan kesenjangan yang sudah ada,” ujar Donny.
Pembahasan kemudian mengarah pada konsep ruang ketiga yang menjadi salah satu gagasan penting dalam buku tersebut. Ruang pertama merujuk pada rumah, ruang kedua pada sekolah atau tempat kerja, sedangkan ruang ketiga merupakan ruang sosial tempat warga bertemu, berinteraksi, dan bertukar informasi, seperti warung kopi atau barbershop. Donny menunjukkan bahwa ketika bencana memutus akses jalan sekaligus jaringan internet, warga tidak hanya kehilangan konektivitas, tetapi juga kehilangan ruang sosial yang selama ini menjadi tempat berbagi informasi dan menjaga harapan bersama.
Dalam konteks desa digital, teknologi karena itu perlu berangkat dari relasi sosial yang telah hidup di masyarakat. Program digitalisasi yang datang dari kebutuhan praktis warga maupun kebijakan pemerintah akan lebih bermakna ketika masyarakat memiliki ruang untuk menentukan fungsi dan arah penggunaannya. “Desa digital tidak cukup hanya menghadirkan teknologinya. Teknologi harus bekerja melalui relasi sosial yang hidup di masyarakat,” kata Donny.
Diskusi juga menyoroti bagaimana struktur sosial dapat menciptakan kesenjangan baru dalam proses digitalisasi. Data BPS yang dibahas dalam sesi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan gawai dan keterampilan digital perempuan relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam sejumlah konteks, antara lain karena konstruksi sosial yang membuat teknologi kerap dianggap bukan urusan perempuan. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan teknologi, dana desa, dan pelatihan digital menjadi bagian penting dari upaya membangun desa yang lebih berdaya.
Berbagai pengalaman komunitas memperlihatkan bentuk nyata persoalan tersebut. Di Desa Kamasan, Bali, anak muda dilatih untuk mendampingi para pengrajin lokal dalam memasarkan produk melalui kanal digital, sementara di Desa Bime, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, orang tua menghadapi tantangan dalam mendampingi anak menggunakan gawai. Di Desa Bias yang terletak di Distrik Murkim, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, rendahnya kapasitas kritis warga juga meningkatkan kerentanan terhadap penipuan daring dan pinjaman online ilegal.
Peserta kemudian memetakan persoalan literasi digital melalui diskusi kelompok berdasarkan pengalaman wilayah masing-masing. Satu kelompok menemukan bahwa masyarakat masih menghadapi rendahnya literasi digital, maraknya permainan daring dan judi online, serta lemahnya keamanan digital perempuan, termasuk risiko penipuan, love scamming, kekerasan seksual, dan investasi bodong. Bahkan, peserta juga menyoroti perlindungan data pribadi serta kekhawatiran bahwa perkembangan teknologi dapat menggerus adat dan tradisi.
Kelompok lain mengidentifikasi kebutuhan yang lebih spesifik di wilayah Ngata Toro, Lombok Utara, dan Kabupaten Maros. Di Ngata Toro, kesadaran literasi digital perempuan mulai berkembang meskipun belum merata, sedangkan di Lombok Utara muncul rencana untuk mendorong keterlibatan kelompok rentan dalam agenda Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Di Maros, peserta mengusulkan penyusunan ringkasan literasi digital kelompok rentan, pelatihan kebebasan berekspresi dan keamanan media sosial, pembentukan Duta Internet Sehat, serta contact center untuk pengaduan konten negatif.
Persoalan literasi digital juga tidak dapat dilepaskan dari identitas dan kebudayaan masyarakat. Terdapat kelompok lain yang menekankan pentingnya memasukkan identitas kebudayaan ke dalam proses literasi digital agar teknologi tidak menghapus kearifan lokal. Sejalan dengan itu, Agung Prasetio dari Bina Swadaya mengingatkan bahwa modernisasi perlu dibaca bersama persoalan marjinalisasi desa, termasuk migrasi sumber daya manusia ke kota dan eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengubah struktur sosial masyarakat.
Pada akhirnya, diskusi menempatkan manusia sebagai pusat dari proses transformasi digital di desa. Subekti W. Priyadharma dari Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (CMCI) di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) menegaskan bahwa keberdayaan desa tidak dapat diukur hanya dari tingkat adopsi teknologi modern dan mendorong pendalaman data kuantitatif mengenai kelompok rentan. Sementara itu, Dini Zakia dari Combine Resource Institution juga menekankan bahwa “kunci utama desa berdaya terletak pada kesadaran dan kapasitas manusianya, bukan sekadar fisik infrastrukturnya,” sekaligus mendorong pelibatan aktif perempuan dalam pengelolaan dana desa dan pelatihan. Dari pembahasan tersebut, Rural ICT Camp 2026 memperluas makna konektivitas bahwa internet menjadi bermakna ketika warga tidak hanya dapat terhubung, tetapi juga memiliki pengetahuan, kapasitas, dan ruang sosial untuk menentukan bagaimana teknologi digunakan bagi kehidupan mereka.***
