Pengalaman komunitas dalam membangun dan mengelola jaringan internet menjadi bahan utama Konsultasi CCCI (Community-Centered Connectivity Initiatives) pada hari pertama Rural ICT Camp 2026, Senin (14/9/2026) malam. Berlangsung di Harper Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, konsultasi yang diampu tim Millennium Challenges Account Indonesia (MCAI) ini menghadirkan Danny Januar Ismawan dan Kamal Amin sebagai konsultan MCAI. Forum tersebut membuka ruang bagi komunitas untuk membahas langsung persoalan operasional, kelembagaan, pembiayaan, serta hubungan dengan penyedia layanan dan pelanggan.
Danny Januar Ismawan membuka konsultasi dengan mendorong peserta untuk membagikan pengalaman pengelolaan jaringan di wilayah masing-masing. Kajian CCCI ingin memetakan hambatan yang dihadapi komunitas ketika mengelola layanan internet. “Kami ingin memahami apa yang sebenarnya dihadapi komunitas dalam mengelola layanan internet, baik dari sisi operasional, kelembagaan, pembiayaan, maupun hubungan dengan penyedia dan pelanggan,” ujarnya. Ia menilai pengalaman dari berbagai daerah penting untuk memahami keragaman model layanan sekaligus merumuskan kebutuhan kebijakan yang lebih sesuai.
Muhajirin dari Sekolah Internet Komunitas (SIK) Pulo Aceh membawa pengalaman dari wilayah kepulauan terluar yang masih menghadapi keterbatasan akses. Warga Pulo Aceh sebelumnya membangun kelembagaan di bidang perikanan melalui koperasi dan mempertimbangkan pendekatan kelembagaan serupa untuk mengelola layanan internet. “Kalau mekanisme koperasi sulit digunakan, kami mempertimbangkan bentuk badan usaha lain seperti PT,” kata Muhajirin. Ia menilai kelembagaan menjadi bagian penting agar pengelolaan jaringan memiliki dasar yang jelas dan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Muhajirin juga menggambarkan bagaimana warga Pulo Aceh harus mencari cara sendiri untuk membiayai pembangunan jaringan. Setelah dukungan konektivitas berbasis satelit sebelumnya tidak dapat dilanjutkan, komunitas mulai menggunakan Starlink pada 2026 melalui dua pola layanan, yaitu akses tetap dan voucher. “Sebagian investasi kami lakukan menggunakan dana pribadi karena kebutuhan perangkat dan pembangunan jaringan tetap harus dipenuhi,” ujar Muhajirin. Mereka juga mempertimbangkan tenaga surya karena pemadaman listrik masih menjadi salah satu hambatan utama di wilayah pulau kecil.
Saat konsultasi berlangsung, jaringan di Pulo Aceh baru menghubungkan sekitar tujuh titik, terdiri atas lima rumah warga dan dua fasilitas umum, yakni puskesmas dan taman kanak-kanak. Komunitas kemudian mengembangkan sistem voucher di area pelabuhan dan warung dekat puskesmas yang menjadi titik berkumpul warga. Muhajirin menargetkan penambahan titik akses dalam waktu sekitar satu bulan dengan tetap memanfaatkan satu koneksi Starlink. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komunitas tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga harus mengembangkan model layanan yang menyesuaikan kemampuan ekonomi dan kondisi geografis masyarakat.
Pengalaman Ciptagelar menunjukkan bentuk adaptasi yang berbeda. Apri, perwakilan SIK Ciptagelar menjelaskan bahwa komunitas membangun jaringan secara bertahap untuk mengatasi blank spot di kawasan adat yang berada di wilayah pegunungan. “Kami membangun jaringan dengan menyesuaikan kondisi geografis, sumber energi yang tersedia, teknologi transmisi, dan kemampuan pembiayaan komunitas,” jelas Apri. Warga di Ciptagelar menggunakan berbagai teknologi, mulai dari mikrohidro, radio, hingga fiber optic untuk memperluas jangkauan layanan.
Pembangunan tersebut menghadapi berbagai kegagalan dan persoalan biaya. Salah satu pembangunan tower bahkan membutuhkan biaya sekitar Rp500 juta sebelum komunitas mencari alternatif yang lebih realistis melalui kerja sama dengan Common Room dan pihak lain. Komunitas Ciptagelar kemudian meningkatkan kapasitas jaringan secara bertahap dari sekitar 300 Mbps hingga sekitar 2 Gbps. Apri menjelaskan bahwa mereka bahkan pernah memanfaatkan pohon dan tiang bambu untuk menarik kabel ketika infrastruktur pendukung belum tersedia.
Diskusi kemudian mengarah pada persoalan reseller, ISP, klasifikasi layanan, dan perizinan. Danny mengajak peserta melihat kembali posisi komunitas dalam rantai penyediaan layanan internet, termasuk pembagian tanggung jawab antara penyedia utama dan reseller. “Kita perlu memahami dulu karakter masing-masing model jaringan sebelum menentukan bentuk perizinannya,” kata Danny. Peserta menilai komunitas sebenarnya telah memiliki kemampuan teknis untuk membangun dan mengelola jaringan, tetapi belum selalu mendapatkan ruang legal dan skema regulasi yang sesuai dengan praktik di lapangan.
Persoalan biaya juga menjadi perhatian peserta. Mereka menilai biaya terbesar tidak selalu berasal dari perizinan, melainkan dari perangkat, jalur distribusi, serta metro atau backhaul untuk membawa kapasitas dari pusat jaringan ke daerah. “Bandwidth di pusat jaringan bisa relatif murah, tetapi biaya membawa kapasitas tersebut ke daerah justru menjadi beban besar, ujar Nasrun Mustafa, perwakilan SIK Taliabu. Karena itu, kajian CCCI diarahkan untuk menemukan klasifikasi yang lebih adil antara jaringan komunitas, reseller, dan penyelenggara layanan lainnya tanpa membebani komunitas dengan kewajiban yang tidak proporsional.
Pengalaman kerja sama desa dan BUMDes kemudian memperlihatkan alternatif kelembagaan lainnya. Nasrun menjelaskan bahwa model tersebut mulai dirumuskan sekitar 2023, dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur pada 2024 dan dukungan modal awal dari pemerintah desa. “Kami membangun kerja sama melalui desa dan BUMDes agar layanan internet memiliki dasar kelembagaan dan regulasi yang lebih jelas,” ujar Nasrun. Model tersebut telah menjangkau sekitar 163 rumah, sementara sebagian pendapatan direncanakan kembali untuk masyarakat dan pembangunan desa. Menutup konsultasi, Direktur Common Room Networks Foundation, Gustaff H. Iskandar mendorong agar proses dialog terus dilanjutkan sehingga komunitas dapat menjadi bagian dari sistem digital Indonesia secara legal, sementara MCAI menilai pengalaman peserta malam itu telah memperkaya pemahaman bersama mengenai kebutuhan konektivitas yang andal, berkualitas, dan sesuai dengan kondisi lokal.***
